Transparansi BUMD Bukan Sekadar Kewajiban tapi Kunci Membangun Kepercayaan Publik

 

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif bagi badan usaha milik daerah (BUMD). Transparansi menjadi bagian penting karena merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang sehat, mulai dari memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, hingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah.

Prinsip tersebut menjadi fokus PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi di seluruh lingkungan perusahaan, termasuk anak usahanya.

Vice President Corporate Secretary Jakpro Group, Muhammad Alfiansyah Risnaldinsyah, menjelaskan tentang arti penting transparansi yang harus diterapkan secara konsisten, baik pada perusahaan induk maupun seluruh anak perusahaan.

"Anak usaha merupakan kepanjangan tangan Jakpro dalam mengeksekusi visi Jakarta sebagai kota global. Oleh sebab itu, transparansi harus berjalan beriringan, baik di induk maupun di anak perusahaan," ujar Alfiansyah, dalam keterangannya di Jakarta,

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup berhenti pada kebijakan di tingkat perusahaan induk. Pelaksanaannya perlu menjangkau setiap unit dan anak usaha yang menjalankan kegiatan bisnis maupun penugasan pemerintah.

Bagi BUMD, konsistensi ini penting karena kegiatan perusahaan berkaitan dengan kepentingan publik, baik melalui penggunaan modal daerah maupun pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat tidak hanya berkepentingan mengetahui hasil akhir suatu proyek, tetapi juga membutuhkan informasi yang memadai untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban perusahaan.

Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menekankan bahwa penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semestinya tidak dipandang sebatas pemenuhan prosedur administratif.

"UU Keterbukaan Informasi Publik bisa digunakan untuk membenahi BUMD, mulai dari kinerja unit divisi hingga anak usaha. Ini selaras dengan komitmen Gubernur DKI yang memang mendukung penuh hadirnya transparansi informasi," katanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Digitalisasi 93 Pasar Jakarta Ditutup, Tantangan Berlanjut hingga Pedagang Merasakan Manfaat

HerLens Kembangkan Skrining Kanker Serviks Berbasis AI, Menjangkau Perempuan di Pelosok

Udara Jakarta Memburuk, PM2.5 Masih Mengancam Kesehatan Warga