SPBU di Tiga Pulau Kepulauan Seribu Ditargetkan Beroperasi Sebelum 2027

 

Akses bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Bagi nelayan, bahan bakar menentukan biaya melaut dan hasil yang bisa dibawa pulang. Bagi pelaku pariwisata, ketersediaan BBM turut memengaruhi operasional kapal pengangkut wisatawan maupun berbagai layanan penunjang.

Di tengah kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mematangkan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Tidung, Pulau Karya, dan Pulau Kelapa. Fasilitas itu diharapkan mempermudah warga memperoleh BBM, menjaga pasokan energi, sekaligus menekan biaya operasional masyarakat.

Rencana tersebut kini memasuki tahap survei untuk menentukan lokasi yang memungkinkan dibangun fasilitas distribusi BBM. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menjelaskan, pemerintah telah meninjau lima titik potensial di tiga pulau tersebut.

"Kami telah melakukan survei di sejumlah titik potensial, yakni 3 titik di Pulau Tidung, satu titik di Pulau Kelapa, dan satu titik di Pulau Karya," kata Fadjar

Peninjauan dilakukan bersama perwakilan PT Pertamina, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran pihak kecamatan dan kelurahan. Survei tersebut bertujuan menilai kelayakan teknis, dukungan infrastruktur, dan kesesuaian tata ruang sebelum pembangunan diputuskan.

Dari evaluasi sementara, Pulau Karya dinilai memiliki kesiapan yang lebih baik, utamanya karena dukungan infrastruktur pelabuhan dan logistik. Meski demikian, proses survei masih berjalan sehingga belum ada kepastian mengenai lokasi akhir maupun jadwal pembangunan setiap fasilitas.

Akses BBM dan beban masyarakat pulau

Kehadiran SPBU di tiga pulau tersebut sangat dinantikan karena kebutuhan energi masyarakat kepulauan berkaitan langsung dengan transportasi laut dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Berbeda dengan masyarakat di daratan yang memiliki lebih banyak pilihan tempat pengisian bahan bakar, warga pulau harus menyesuaikan kebutuhan dengan akses distribusi yang tersedia.

Namun, kondisi ketersediaan BBM saat ini di masing-masing pulau belum dijelaskan secara terperinci oleh Pemkab Kepulauan Seribu. Belum tersedia pula data mengenai harga BBM yang dibayar warga, volume pasokan harian, frekuensi kekurangan stok, ataupun biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar. 

Untuk itu, menurut Fadjar, besarnya persoalan akses BBM di setiap pulau membutuhkan kepastian melalui data lapangan. Meski begitu, rencana pembangunan SPBU menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh BBM menjadi perhatian pemerintah daerah. 

Fasilitas pengisian yang lebih dekat dengan permukiman dan titik aktivitas masyarakat berpotensi mengurangi kebutuhan perjalanan untuk membeli bahan bakar, sepanjang lokasi dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan warga.

Bagi masyarakat kepulauan, persoalan tersebut bukan sekadar kenyamanan. Akses BBM berkaitan dengan biaya transportasi, distribusi barang, hingga kelancaran kegiatan ekonomi yang sangat bergantung pada pergerakan kapal.