Dua Tahun Prabowo: Putusan MK Belum Tuntas, Jutaan Anak Masih di Luar Sekolah

Oleh -

 

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyisakan pekerjaan rumah besar dalam pemenuhan hak pendidikan. Di satu sisi, pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, jutaan anak masih belum mengakses pendidikan dan kewajiban negara menjamin sekolah dasar tanpa pungutan biaya belum sepenuhnya terlaksana.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari 2 (dua) putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak pendidikan warga negara. Putusan tersebut, yakni Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang jaminan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya serta Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mengenai pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengingatkan pemerintah untuk membuktikan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak telah menjadi prioritas kebijakan, bukan sekadar tercermin dari besarnya anggaran yang diumumkan.

"Dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran seharusnya menjadi momentum dalam menunjukkan bahwa pendidikan benar-benar diperlakukan sebagai hak konstitusional," ujar Ubaid dalam keterangannya di Jakarta

Pada 27 Mei 2025, MK telah mengabulkan sebagian permohonan JPPI melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, apabila tidak dimaknai bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. 

Putusan tersebut penting karena daya tampung sekolah negeri tidak selalu mencukupi kebutuhan seluruh anak. Sebagian keluarga akhirnya harus memilih sekolah swasta, yang dapat membebani keuangan rumah tangga ketika biaya pendidikan tidak terjangkau.

Namun, jaminan pendidikan dasar tanpa pungutan membutuhkan skema pembiayaan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut dijalankan, termasuk saat anak - anak tidak tertampung di sekolah negeri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Digitalisasi 93 Pasar Jakarta Ditutup, Tantangan Berlanjut hingga Pedagang Merasakan Manfaat

Oleh -
Gambar
  Program Digitalisasi Pasar Inklusif 2026 di DKI Jakarta resmi ditutup setelah berjalan lebih dari satu tahun. Program yang menjangkau 93 pasar ini mencatat sejumlah capaian, mulai dari pembukaan hampir 1.146 rekening, akses pembiayaan bagi 99 debitur, hingga pembentukan 139 agen Laku Pandai dan 1.283 merchant QRIS. Angka tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses pedagang terhadap layanan keuangan formal. Namun, keberhasilan digitalisasi pasar tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang dibuka atau pedagang yang menggunakan pembayaran digital. Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan tersebut benar-benar membantu pedagang mengelola usaha, memperoleh modal, dan meningkatkan daya saing. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan penutupan program bukan berarti seluruh kegiatan harus berhenti. Sebaliknya, upaya memperluas akses keuangan bagi pedagang perlu dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi. "Program digitalisasi pasar yang kita laksanakan lebih dari 1 ...
Baca selengkapnya

HerLens Kembangkan Skrining Kanker Serviks Berbasis AI, Menjangkau Perempuan di Pelosok

Oleh -
Gambar
  Bagi perempuan yang tinggal jauh dari rumah sakit besar, pemeriksaan kanker serviks tidak selalu mudah dilakukan. Keterbatasan alat medis, minimnya dokter spesialis, hingga biaya pemeriksaan menjadi hambatan yang membuat deteksi dini belum menjangkau semua kalangan. Persoalan inilah yang ingin dijawab HerLens, perusahaan rintisan yang dikembangkan oleh tim mahasiswa lintas disiplin Universitas Indonesia (UI) sejak 2024. Melalui perangkat pemeriksaan portabel dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), mereka berupaya membawa skrining kanker serviks lebih dekat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. "Kami sedang kembangkan perangkat portabel untuk memeriksa kanker serviks yang bisa digunakan oleh dokter umum dan bidan. Sehingga pemeriksaan itu menjadi lebih terjangkau, lebih mudah diakses, dan tersedia untuk semua orang," kata Jihan Alfiyyah, salah satu pendiri sekaligus CEO HerLens di Suzhou, Provinsi Jiangsu, China, Kamis (22/10). Lulusan Teknik Bi...
Baca selengkapnya

Udara Jakarta Memburuk, PM2.5 Masih Mengancam Kesehatan Warga

Oleh -
Gambar
  Warga Jakarta perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap polusi udara. Meski asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjauh dari wilayah Jabodetabek, konsentrasi partikulat halus PM2.5 masih menjadi perhatian. Polutan berukuran sangat kecil itu dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Data platform pemantau kualitas udara IQAir yang diperbarui pada pukul 02.00 waktu setempat menunjukkan indeks kualitas udara Jakarta mencapai 149 AQI US. Angka ini masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan penyakit jantung dan gangguan pernapasan.  Konsentrasi PM2.5 tercatat sebesar 55 mikrogram per meter kubik, atau sekitar 11 kali nilai panduan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Angka tersebut merupakan hasil pemantauan pada waktu tertentu, sehingga dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, arah angin, dan sumber emisi. Namun, data itu menunjukkan bahwa paparan...
Baca selengkapnya