DKI Pertahankan Kendali Bank Jakarta dan PAM Jaya Meski IPO

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya meski kedua badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut direncanakan melantai di bursa saham melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Langkah itu membuka peluang bagi masyarakat dan investor untuk memiliki saham perusahaan daerah tanpa menghilangkan kendali pemerintah atas dua perusahaan yang memiliki peran strategis bagi Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan, rencana IPO kedua BUMD tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan perusahaan. Namun, masuknya investor publik tidak boleh mengurangi kewenangan Pemprov DKI dalam menentukan arah kebijakan maupun mengambil keputusan strategis perusahaan.

“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya Pemda DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang telah kita usulkan. Dengan begitu, tidak akan ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain,” ujar Pramono di Jakarta

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemprov DKI ingin memisahkan dua hal yang kerap dianggap bertentangan dalam pengelolaan BUMD, yakni kebutuhan memperoleh pendanaan dari pasar modal dan keinginan mempertahankan kendali atas perusahaan. 

Pemerintah daerah, menurut Pramono, akan selalu membuka pintu bagi pemegang saham baru, tetapi tidak ingin kehilangan posisi sebagai pemegang saham pengendali.

Memahami kendali pemegang saham mayoritas

Dalam mekanisme IPO, perusahaan menawarkan sebagian sahamnya kepada publik untuk memperoleh tambahan modal. Setelah saham tercatat di bursa, kepemilikan perusahaan dapat tersebar kepada lebih banyak investor, baik perorangan maupun institusi. 

Meski demikian, status sebagai perusahaan terbuka tidak otomatis membuat perusahaan kehilangan pemegang saham pengendali. Secara umum, pemegang saham mayoritas adalah pihak yang memiliki lebih dari 50 persen saham dengan hak suara. 

Kepemilikan sebesar itu biasanya memberikan pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), termasuk pemilihan anggota direksi dan komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks Bank Jakarta dan PAM Jaya, posisi mayoritas yang dipertahankan Pemprov DKI akan menjadi fondasi untuk menjaga pengaruh pemerintah terhadap kedua perusahaan. Investor publik dapat memperoleh bagian kepemilikan dan hak sebagai pemegang saham, tetapi tidak serta-merta mengambil alih kendali selama struktur kepemilikan dan hak suara tetap menempatkan pemerintah daerah sebagai pengendali.

Namun, persentase kepemilikan saja bukan satu-satunya hal yang menentukan. Struktur hak suara, ketentuan anggaran dasar, serta aturan mengenai pengambilan keputusan juga berpengaruh terhadap kendali perusahaan. 

Karena itu, rencana mempertahankan mayoritas perlu diterjemahkan ke dalam struktur saham dan aturan perusahaan yang jelas. Pramono menyebut pengaturan tersebut akan diperkuat melalui peraturan daerah (Perda) yang diusulkan.