BPHTB Rp6,01 Triliun Bukti Peran PPAT dan Notaris Penopang PAD Jakarta
Kontribusi penerimaan daerah dari transaksi tanah dan bangunan menjadi salah satu bagian penting dalam menopang pembangunan Jakarta. Di balik penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat peran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang membantu memastikan kewajiban masyarakat dalam setiap transaksi peralihan hak maupun pewarisan dapat dipenuhi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kontribusi tersebut saat menghadiri HUT Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta
Menurut Pramono, kerja sama antara pemerintah, PPAT, dan notaris memiliki posisi strategis karena BPHTB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, penerimaan BPHTB pada 2025 mencapai Rp6,01 triliun.
Sementara sampai 20 oktober 2026, penerimaan tersebut telah mencapai Rp2,47 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transaksi dan peralihan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kapasitas fiskal Jakarta.
Meski capaian semester pertama 2026 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi setahun penuh 2025, Pramono optimistis penerimaan tahun ini dapat melampaui capaian tahun sebelumnya.
"Saya meyakini pasti, di tahun 2026 akan lebih besar dari tahun 2025. Itu karena transaksi di triwulan kedua memang biasanya lebih tinggi," kata Pramono di Jakarta

Komentar
Posting Komentar